MK Memutuskan Eks Napi Korupsi Dilarang Berpolitik, Ray Rangkuti: Ini Penting

BLORA.SUARAMERDEKA.COM - Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Masyarakat Sipil Indonesia (LIMA), mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangguhkan hak politik mantan narapidana kasus korupsi merupakan keputusan penting untuk arah yang lebih aman dalam pemberantasan korupsi.

"Putusan penting untuk memastikan arah dan tuntutan pemberantasan korupsi lebih pasti," ujar Ray Rangkuti.

Ia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 sebagai salah satu putusan yang paling ditunggu masyarakat dan karenanya layak untuk diakui.

Baca Juga: TERBONGKAR Adegan Ranjang Michelle Ziudith dan Arif Dirgantara, Ternyata Pakai Ini Demi Kenyamanan

"Putusan ini memenuhi apa yang menjadi tuntutan masyarakat setidaknya selama 10 tahun terakhir,” tutur Ray Rangkuti.

Terkait putusan itu, dia mengatakan alasan penangguhan hak politik mantan napi koruptor karena korupsi adalah dua kejahatan sekaligus, satu pidana dan satu politik.

"Pidana karena mengambil sesuatu yang bukan haknya. Politik, adanya penyimpangan (penghianatan) atas amanah publik berupa korupsi dengan kekuasaan yang diembannya," ucap Ray Rangkuti.

Baca Juga: MENEGANGKAN Michelle Ziudith Terpaksa Jadi 'Kupu-kupu Malam' Demi Biaya Pengobatan Sang Adik, Begini Kisahnya

Menurutnya, penanganan sanksi terhadap koruptor selama ini lebih bersifat pidana umum, dimana semua sanksi diselesaikan setelah menjalani hukuman penjara.