Ada Rencana Penggunaan NIK sebagai NPWP, Simak Rinciannya di RUU HPP

- Minggu, 3 Oktober 2021 | 22:38 WIB
ilustrasi KTP (photo - Magdalene)
ilustrasi KTP (photo - Magdalene)

BLORA.SUARAMERDEKA.COM - Sebagaimana kita ketahui, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai Nomor Induk Kependudukan atau yang biasa kita sebut NIK.

NIK sendiri memiliki fungsi untuk memastikan bahwa penduduk yang telah memiliki KTP, terekam dalam Pusat Bank Data Kependudukan Nasional.

Selain itu, NIK juga berfungsi untuk bisa mengakses berbagai pelayanan publik, khususnya pelayanan publik yang bersifat mendasar seperti kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan.

Saat ini, terdapat draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) untuk penambahan fungsi NIK.

Baca Juga: Viral Murid Laki-Laki SMA Nikahi Gurunya, Netizen: Gurunya Jadi Kelihatan Muda

Baca Juga: Hasil Liga Prancis: Dikalahkan Rennes 0-2, PSG Menelan Kekalahan Pertamanya

Dikutip dari kanal pikiran-rakyat.com dalam artikel berjudul 'Penambahan Fungsi NIK Jadi NPWP dalam RUU HPP, Berikut Penjelasannya', RUU HPP akan menambah fungsi NIK menjadi NPWP.

Munculnya draf terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyebutkan bahwa dalam RUU tersebut, ada rencana untuk menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP).

Selain itu, berdasarkan Draf RUU HPP nantinya setiap WP OP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP tersebut untuk mendapatkan NPWP.

Halaman:

Editor: Bondan Nugrahanto

Sumber: PikiranRakyat.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X