Tolak Rekomendasi TGIPF untuk Rombak Kepengurusan, Exco PSSI: Pemerintah tak Bisa Ikut Campuran

BLORA.SUARAMERDEKA.COM - Sebuah rekomendasi datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan untuk Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Isi dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh TGIPF adalah permintaan untuk merombak kepengurusan PSSI melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

Tak hanya merombak kepengurusan, rekomendasi dari TGIPF juga meminta Mochamad Iriawan untuk mundur dari kursi Ketua Umum PSSI.

Baca Juga: Dikabarkan Akan Pensiun Dalam Waktu Dekat, Lionel Messi Banting Setir Jadi Pengusaha

Ahmad Riyadh, selaku anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI dengan tegas mengatakan bahwa induk sepakbola Indonesia itu menolak rekomendasi dari TGIPF.

Dirinya juga mengatakan bahwa pihak PSSI memiliki alasan kuat untuk menolak rekomendasi itu.

Para jajaran Exco berpendapat bahwa PSSI memiliki langkah yang akan ditempuh sendiri.

Baca Juga: MISTERIUS! 3 Bahan Kimia Berbahaya Ini Ada pada Kasus Pasien Gagal Ginjal Akut pada Anak

"Pemerintah lewat Menpora Zainudin Amali sudah berbicara. KLB itu urusan antara PSSI dengan FIFA. Pemerintah tidak bisa ikut campur," ungkap Ahmad Riyadh dikutip dari Suaramerdeka.com.

Ia juga menegaskan bahwa TGIPF tak perlu sampai meminta KLB, karena memang di tahun 2023 mendatang PSSI sudah dijadwalkan untuk melakukan sidang umum.

"Tidak ada KLB. Tahun depan juga sudah KLB. Sesuai jadwalnya saja. Sebab yang berhak minta KLB adalah anggota kami (voters)," tutur Ahmad Riyadh.

Baca Juga: Muncul Ratusan Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, Begini Kondisi Awal yang dirasakan Pasien

Menurut Riyadh, sebelum melakukan KLB harus terlebih dulu membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan, jadi event penting seperti KLB tak bisa digelar secara sembarangan.***