Dampak Kebijakan KemenPAN-RB, Nasib Ratusan Tenaga Honorer Satpol PP Blora Jadi Tidak Jelas?

- Selasa, 9 Agustus 2022 | 13:12 WIB
Ilustrasi honorer (Pikiran Rakyat)
Ilustrasi honorer (Pikiran Rakyat)

BLORA.SUARAMERDEKA.COM - Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dinilai berdampak kepada keberadaan tenaga honorer di Kabupaten Blora. Salahsatunya yakni di Satpol PP Kabupaten Blora.

Sedikitnya ada 146 anggota Satpol PP Blora masih berstatus honorer. Artinya, munculnya kebijakan tersebut membuat nasib dari tenaga honorer Satpol PP Blora menjadi tidak jelas kedepannya.

Kepala Satpol (Kasatpol) PP Blora Hendi Purnomo menjelaskan dari tenaga honorer yang dimiliki pihaknya, hanya 40 persen yang memiliki ijazah sarjana. "Pengabdian ada yang sudah sampai 15 tahun," kata Hendi, beberapa waktu lalu.

Ia berharap ada kebijakan khusus dari pemerintahj pusat khusus untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi pada kurun waktu tertentu. “Kalau harapannya tetap bisa diangkat (jadi ASN),” ujarnya.

Baca Juga: Lupa Matikan Kompor, Dua Kios di Ngawen Blora Habis Dilalap Api

Hendi menjelaskan, rerata anggota terdampak sudah mengabdi 10 tahun, dengan persentase kepemilikan ijazah sarjana mencapai 40 persen. Selebihnya merupakan lulusan diploma tiga (D3) dan SMA sederajat. “Kalau tidak bisa diangkat harus ada formasi baru yang tersedia,” katanya.

Lamanya pengabdian, sudah pantas untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Mereka sudah pantas dilihat dari lamanya mengabdi, jika memenuhi syarat PPPK bisa dimasukkan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Heru Eko Wiyono menjelaskan, saat ini pemkab sedang mempersiapkan data masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait kebijakan MenPAN-RB. Beberapa OPD telah diinstruksikan untuk menyiapkan kelengkapan seperti KTP, KK, dan ijazah.

Halaman:

Editor: Eko Wahyu Budi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X