Data 9 SDN di Blora yang Diregrouping karena Sepi Peminat, Ada yang Dapat Penolakan dari Masyarakat

BLORA.SUARAMERDEKA.COM - Sebanyak 9 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Blora terpaksa harus regrouping. Lantaran 9 sekolah tersebut minim peminat dari masyarakat.

Data Dinas Pendidikan (Disdik) Blora menyebutkan 9 sekolah yang diregrouping tersebut adalah SDN Japah 1 yang digabungkan ke SDN Japah 2, SDN Jepon 1 yang digabungkan ke SDN Jepon 4, SDN 2 Kebonrejo digabung dengan SDN 1 Kebonrejo, serta SDN 2 Pojokwatu Sambong ke SDN 1 Pojokwatu.

Kemudian SDN 2 Sambong ke SDN 1 Sambong, SDN 2 Sendang ke SDN 1 Sendang, SDN 3 Karangjati ke SDN 5 Karangjati, SDN 4 Balun ke SDN 3 Balun, dan yang terakhir adalah SDN 3 Nglanjuk yang digabungkan dengan SDN 2 Balun.

Subkoordinator Kelembagaan SD dan SMP Mimik Takaryani mengaku penggabungan ini dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi sumber daya yang ada.

Baca Juga: Arifin Dicokok Satresnarkoba Polres Blora Saat Jual Sabu-sabu di Malam Takbiran

Sehingga sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit tidak terbebani dengan adanya penggabungan ini.

"Penggabungan sekolah atau regrouping itu berlaku mulai tahun ajaran baru, 11 Juli 2022," ujar Mimik, Rabu (13/7/2022).

Namun surat keputusan Bupati yang mengatur penggabungan sekolah itu telah ditandatangani sejak 2 Februari lalu.

Penggabungan sekolah ini sebenarnya tidak mudah dilakukan. Sebab harus ada usulan dari kooordinator wilayah dinas pendidikan dari kecamatan terkait.

Selain itu prosesnya juga panjang. "Sekolah harus mensosialisasikan dahulu kepada masyarakat dan orang tua siswa. Kemudian korwil mengusulkan. Itu pun belum tentu disetujui semua pihak," jelasnya.

Dia mencontohkan, salah satu SD yang ada di Bangkle, Blora, tidak jadi digabungkan. Sebab hal itu tidak disetujui oleh masyarakat sekitar, pemerintah desa atau kelurahan setempat, serta komite sekolah.

"Apabila masih ada potensi perkembangan, biasanya akan dipertahankan," lanjutnya.

Akibat dari penggabungan itu, Mimik menjelaskan akan ada pendataan aset milik sekolah yang tidak difungsikan kembali.

Aset-aset tersebut nantinya akan dikembalikan ke pemerintah kabupaten selaku pemilik aset.